kasus carli chandra

UPDATE: Charlie di vonis 4 tahun penjara karena notaris mengisi formulir balik nama warisan. Unduh putusan di sini.

Charlie Chandra

Korban PIK2

PERAN MAFIA HUKUM & TANAH DALAM PERAMPASAN TANAH SHM 5/LEMO SELUAS 8.7HA ATAS NAMA KELUARGA CHARLIE CHANDRA YANG SEKARANG SUDAH MENJADI PIK 2

UNDUH PDF ENGLISH | INDONESIAN

DASAR KEPEMILIKAN SUMITA CHANDRA

  1. Sumita Chandra membeli SHM 5/Lemo seluas 8.71ha tahun 1988 dari Chairil Wijaya berdasarkan AJB No. 38/5/VIII/Teluk Naga/1988

  2. Chairil membeli SHM 5/Lemo  seluas 8.71 ha tahun 1982 dari The Pit Nio berdasarkan AJB No. 202/12/1/1982

  3. PBB dari 1988-2023 telah dibayarkan oleh Sumita Chandra

PUTUSAN PENGADILAN YANG MENGUATKAN KEPEMILIKAN SUMITA CHANDRA:

  1. 51/G/PTUN-BDG/1994 jo 128/B/1995/PT jo 276 K/TUN/1996
  2. 726/Pdt/1998/PT.Bdg jo 3306 K/Pdt/2000 jo 250 PK/Pdt/2004

PENGUASAAN FISIK:

  • 1988 – 2013 – sembagai tambak ikan oleh keluarga Charlie.
  • 2013 – dikuasai preman
  • 2014 – di kuasai PT Mandiri Bangun Makmur PIK 2 (Agung Sedayu Group)

DASAR KEPEMILIKAN PT MBM (ASG)

A) Izin lokasi 

B) Surat kuasa nomor 11 tahun 2015 dari ahli waris The Pit Nio ke Nono Sampono (Direktur PT MBM) untuk melakukan segala hal terkait SHM 5/Lemo atas nama Sumita Chandra

C) Putusan Pidana 596/Pid.S/1993/PN.TNG tentang pemalsuan cap jempol pada AJB 202 tahun 1982D) SHGB 5/Lemo seluas 8.71ha baru diterbitkan Juni 2023

METODE PERAMPASAN

Tahap 1: Kuasai fisik

  1. Atas dasar poin (C) maka PT MBM menyebut bahwa AJB milik Sumita Chandra tidak sah. Padahal perkara 596/Pid.S/1993/PN.TNG sudah dikesampingkan oleh putusan perdata 726/Pdt/1998/PT.Bdg yang menyatakan kedua AJB tsb tetap sah dan mengikat.
  2. Penyewa empang Sumita Chandra di usir oleh preman dan kemudian diduduki oleh PT MBM.
  3. 21 Februari 2023: Surat Pernyataan menguasai fisik bidang tanah SHM 5/Lemo di tanda tangani Nono Sampono.

Tahap 2: Kuasai Yuridis

  1. Tgl 3 Maret 2023: Atas dasar poin (C) dan surat jaminan dari Nono Sampono bahwa pejabat BPN tidak akan terkena kasus pidana dan perdata, BPN mengeluarkan surat keputusan pembatalan “pencatatan peralihan hak SHM 5/Lemo atas nama Sumita Chandra.” sehingga mengembalikan status kepemilikan SHM 5/Lemo ke The Pit Nio.
  2. Juli 2023: SHM diturunkan ke SHGB dan PT MBM membeli tanah tsb dari ahli waris The Pit Nio.

Tahap 3: Kriminalisasi Pemilik

  1. 9 Feb 2023: Notaris Charlie Chandra mengisi lampiran 13 untuk proses balik nama waris di BPN.

  2. Charlie dituduh melanggar Pasal 261 ayat (1) dengan tuduhan pemalsuan “Lampiran 13”, semata-mata karena formulir tersebut memuat klausal bahwa tanah tidak dalam sengketa dan dikuasai secara fisik. Saat dalam tahanan Polda Banten, terpaksa menandatangani perjanjian perdamaian tanpa pembayaran atas tanah yang sudah di rampas

  3. Dalam persidangan terbukti bahwa penguasaan fisik melekat pada pemilik SHM. Keluarga Charlie bukan hanya membayar PBB hingga 2023, tetapi juga memanfaatkan tanah tersebut secara nyata sampai tahun 2013, sebelum akhirnya diusir preman.

  4. Dalam persidangan juga terbukti PT MBM tidak memiliki alas hak apapun atas penguasaan fisik tanah tsb sehingga dianggap sebagai okupasi ilegal oleh ahli.

  5. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Charlie Chandra. Ironisnya, semua ini bermula hanya karena ia menolak menjual tanah tsb ke Agung Sedayu Group. Dari penolakan itulah, proses kriminalisasi dimulai.

Kasus Charlie Chandra adalah potret nyata praktik mafia tanah dan mafia hukum dalam proyek besar PIK 2 di Tangerang. Tanah keluarga seluas 8,7 hektar dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5/Lemo atas nama almarhumah Sumita Chandra telah sah dimiliki sejak tahun 1988 berdasarkan Akta Jual Beli yang diakui oleh berbagai putusan pengadilan, termasuk Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 726/Pdt/1998. Selama puluhan tahun, keluarga Charlie menguasai dan mengelola tanah tersebut secara fisik serta rutin membayar pajak PBB. Namun sejak 2013, tanah itu dirampas melalui pengusiran penyewa tambak oleh preman dan kemudian diduduki secara sepihak oleh PT Mandiri Bangun Makmur, anak perusahaan Agung Sedayu Group (PIK 2), tanpa dasar hak yang sah. Ironisnya, ketika Charlie Chandra sebagai ahli waris sah mencoba mengurus balik nama sertifikat warisan, ia justru dikriminalisasi dengan tuduhan pemalsuan Formulir 13 BPN. Padahal, pernyataan mengenai tanah “tidak dalam sengketa dan dikuasai secara fisik” jelas melekat pada pemilik SHM yang sah, bukan pada pihak yang melakukan okupasi ilegal. Fakta persidangan bahkan membuktikan bahwa PT MBM tidak memiliki alas hak apapun, sehingga penguasaan mereka dinilai sebagai okupasi ilegal oleh ahli. Meski demikian, Charlie divonis 4 tahun penjara. Situs ini hadir untuk mendokumentasikan kronologi perkara, modus kriminalisasi, proses persidangan, okupasi ilegal PIK 2, hingga bukti-bukti hukum yang menguatkan kepemilikan tanah keluarga Charlie Chandra, agar publik mengetahui bagaimana mafia tanah bekerja dalam kasus PIK 2.

DISCLAIMER

Saya bukan ahli hukum. Informasi ini saya kumpulkan sebagai korban mafia tanah untuk kepentingan pribadi. Segala uraian di sini tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum.

PENASEHAT HUKUM

LBH APP AP Muhammadyah

Law Offices Fajar Gora & Partners

Ahmad Khozinudin, S.H.

Comments

Post a Comment